Ramai Soal Usulan Daerah Istimewa Surakarta, Luthfi: Harus Ada Kajian

JAKARTA[NuansaJateng] –  Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menanggapi isu mengenai usulan Daerah Istimewa Surakarta.

Menurutnya, persoalan pemekaran wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Selain itu juga memerlukan banyak kajian.

“Ada wacana itu saya tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kewenangannya ada di pusat,” ujar Luthfi usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di  Jakarta, Rabu (30/4).

Pihaknya menjabarkan, bila memang ada rencana pemekaran wilayah tersebut, maka  harus ada kajian dari berbagai aspek, mulai dari ideologi, politik, sosial, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya.

“Semua aspek ini harus jadi kajian, akan tetapi kewenangan tetap ada di pusat,” tutur Luthfi.

Dia menambahkan, justru hal yang lebih penting untuk digenjot saat ini adalah  menumbuhkan perekonomian di wilayahnya. Khususnya, geliat ekonomi di wilayah aglomerasi sejumlah eks karesidenan di Jateng.

“Yang perlu kita tegaskan, saat ini harus bisa tumbuhkan perekonomian baru. Itu yang penting,” ujarnya.

Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi bisa digarap di wilayah aglomerasi eks karesidenan Semarang Raya, Solo Raya, Kedu Raya, Banyumas Raya, Pekalongan Raya, dan lainnya.

Untuk menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut, butuh kebersamaan dari berbagai pihak.