Gus Ipul di Pusaran Konflik PBNU
Oleh: Mufid Rahmat
Konflik domestik PBNU telah menyita perhatian publik. Eskalasinya telah sampai ke struktur PWNU dan PCNU; pembelahan tidak bisa dihindarkan, karena memang itu sebagai keniscayaan yang diharapkan. Sampai sekarang, konflik belum berakhir meskipun signal untuk berakhir sudah terlintas di jalan sunyi maupun riuh.
Islah,- meski melalui proses berliku akhirnya disetujui, dilanjutkan musafahah, tangis sendu, cipika cipiki ala santri dan diakhiri makan bersama. Nahdliyyin, struktural dan kultural seolah bersorak bersama; Alhamdulillah, jalan rekonsiliasi menuju Muktamar 35 tampak landai. Benarkah?
Naga naganya masih jauh dari panggang api jika di antara shohibul konflik tidak memiliki komitmen. Menelisik dinamika terkini, ada indikasi di antara shohibul konflik ada yang bergejala inkonsistensi, mengeluarkan statemen kontroversi, kontradiktif yang berpotensi bangunan islah menjadi stagnan, bahkan setback.
Secara sederhana, dengan versi yang sederhana pula, setidaknya shohibul konflik adalah Rois ‘Amm, KH Miftakhul Akhyar, KH Yahya Cholil Staquf, KH Saifullah Yusuf (Gus Ipul), KH Gudfan dan KH Amin Said Husni. Melalui mekanisme organisasi, dalam kapasitasnya sebagai Rois ‘Amm PBNU, KH Miftakhul Akhyar menonaktifkan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Gus Ipul direposisi oleh KH Yahya Cholil Staquf yang saat itu telah kehilangan legitimasi nya, karena sudah non aktif dan diganti oleh KH Amin Said Husni. Jabatan baru Gus Ipul menjadi Ketua PBNU. Sedangkan Gudfan dilepas jabatannya sebagai Bendum oleh kiai Yahya.
Reposisi terhadap Gus Ipul, kiai Amin Said dan Gudfan hanya melalui rapat harian Tanfidziah sedangkan penonaktifan kiai Yahya Cholil Staquf melalui rapat Syuriah dan dikukuhkan melalui rapat pleno PBNU.
Posisi Gus Ipul
Diantara shohibul konflik yang dianggap oleh publik paling populer adalah Gus Ipul. Dia juga mendapatkan sentimen negatif, karena diduga sebagai aktor utama dalam konflik, tentunya oleh mereka yang tidak obyektif dan tidak komprehensif melihat masalahnya.
Ada beberapa alasan mengapa Gus Ipul dinobatkan sebagai aktor utama dan mendapatkan sentimen negatif di kalangan yang tidak obyektif ?.
Pertama, Gus Ipul bisa dikatakan kader NU senior, popularitasnya tinggi, jaringannya ke internal dan eksternal NU sangat luas dan kuat, humble, komunikatif, banyak memiliki jabatan strategis di pemerintah dan di NU dan clean and clear dalam masalah hukum.
Jauh sebelum KH Yahya jadi orang terkenal, Gus Ipul sudah lama menjadi orang terkenal. Dua periode menjadi Ketum PP GP Ansor, Sekjen DPP PKB, Wakil Ketua DPP PKB, Anggota DPR-MPR RI, Menteri Negara Pembangunan Daerah tertinggal (PDT), era presiden SBY, komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan jabatan lainnya. Dia sangat disegani oleh sesama kader, politisi maupun aktivis.
Populernya lebih awal di bandingkan Cak Imin, Amin Said Husni, Ali Masykur Musa dan lainnya. Dalam teori konflik wajar dia harus target dan diframing negatif supaya menjadi lemah dan negatif.
Kedua, dijadikan seolah-olah dia sebagai aktor utama di balik layar dari konflik. Diduga sebagai pemilik skenario. Padahal rasanya tidak mungkin seorang Gus Ipul memiliki keberanian dan kemampuan memengaruhi kiai Miftakhul Akhyar yang punya rekam jejak tegas dan konsisten. Sejak menjabat Rois Syuriah PWNU Jatim, kiai Miftakhul Akhyar telah menunjukkan ketegasan dan keteguhannya dalam idharul haq dan iqomatul haq fi jam’iyah nadhlatul ulama.
Ketiga, Gus Ipul cenderung tidak reaktif emosional, sehingga apa yang dituduhkan kepadanya seolah olah benar. Ketika oleh kiai Yahya Cholil Staquf dia direposisi dari jabatan Sekjen, dia terkesan dingin; tidak merespon secara emosional. Ketika dituduh ingin menguasai atau ingin merebut pengelolaan tambang, dia tidak memberikan klarifikasi secara cepat. Dia hanya bilang pelan: yang jadi direktur PT untuk mengelola tambang itu Gus Yahya, yang menjadi ketua koperasi juga bukan saya, bagaimana saya menguasai dan merebut ?. Ketika dia didakwa menyabotase SK pengesahan kepengurusan PWNU dan PCNU yang konon jumlahnya sekitar 70 SK, juga tidak reaktif. Demikian pula ketika dituduh mempermainkan sistem Digdaya, tidak meresponnya.
Dari berbagai hal tersebut, seolah olah Gus Ipul sebagai biang keroknya. Dia dianggap paling kotor, sementara yang lainnya seolah-olah clean. Padahal dia korban framing dan politiking. Dalam konteks politik dan sosial, kebohongan yang diulang ulang bisa dianggap kebenaran, apalagi kebohongan tersebut dihembuskan oleh publik figur yang memiliki maqom ‘ulya.
Debat terbuka/uji publik
Berdasarkan keterangan dan dokumen yang saya peroleh, Gus Ipul tidak reaktif, antara lain disebabkan dia menghormati Rois ‘Amm, KH Miftakhul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketum PBNU aktif maupun nonaktif. Dia selalu nderek dawuh kiai Miftakhul Akhyar, karena kiai Miftakhul Akhyar merupakan pimpinan tertinggi di jam’iyah NU.
Jika ingin jawaban Gus Ipul terhadap berbagai tuduhan tersebut, dia ingin melakukannya melalui mekanisme organisasi yang tersedia, seperti majlis tahkim, debat terbuka melalui rapat pleno atau lainnya atau uji publik. Di forum itu semua harus bicara jujur, mau menerima pahitnya kalau ada dan tidak menghindar dengan alasan tidak perlu dan sebagainya. Jika merespon di luar mekanisme resmi, justru terjebak pada opini dan narasi orang dan cenderung tidak fair.
Ada ungkapan lugas Gus Ipul, bahwa dia tidak bergeser dari kesepakatan islah, karena konsisten nderek dawuh dan sikap Rois ‘Amm. Dalam konteks islah, kiai Miftakhul Akhyar tidak main-main, setidaknya dibuktikan melalui dua kali pertemuan. Pertama, pertemuan Lirboyo yang diselenggarakan melalui jalur resmi jam’iyah, pada saat itu kiai Miftakhul Akhyar sebagai pihak yang mengundang dan hadir secara fisik. Pertemuan tersebut melahirkan kesepakatan islah dan penyelenggaraan Muktamar 35 secepatnya; bukan MLB. Pertemuan kedua, di kediaman kiai Miftakhul Akhyar, di Surabaya atas permintaan kiai Yahya Cholil Staquf. Pada momen itu ada pula pembicaraan empat mata antara keduanya.
Pasca dua pertemuan tersebut, publik, terutama Nahdliyyin struktural dan nonstruktural berharap konflik segera berakhir dan Muktamar 35 segera digelar untuk merestorasi total jam’iyah yang nyaris pecah. Tapi, sepertinya ada pihak yang dengan sengaja atau bergaya, terkesan bergeser dari komitmen islah.
Pada hari Minggu, 28 Desember 2025, di acara pertemuan di kediaman kiai Miftakhul Akhyar, kiai Yahya Cholil Staquf kepada media mengatakan, kepengurusan PBNU kembali semula, Sekjen PBNU adalah Gus Ipul ( Saifullah Yusuf). Namun, pada hari Selasa, 30 Desember 2025, di Kabupaten Batang, kiai Yahya Cholil Staquf didepan tamu undangan yang hadir, termasuk Ketua PWNU Jateng Gus rozin dan belasan Ketua PCNU di Jateng dengan tegas menyebutkan, kiai Amin Said Husni sebagai Sekjen PBNU. Videonya firal dan beritanya menyebar luas, karena sudah menjadi konsumsi publik.
Inkonsistensi kiai Yahya Cholil Staquf dianggap telah bergeser dari komitmen islah. Setelah viral, pihak kiai Yahya Cholil Staquf ada yang mengatakan video yang tersebar merupakan editan. Di era serba canggih dimana jejak digital bisa dilacak dengan mudah, terasa lucu mengatakannya sebagai hasil editan, apalagi banyak saksi yang mendengar, mencatat dan merekam. Pada titik ini, Gus Ipul tidak merespon secara emosional, kecuali,- tentunya berseloroh : kalau seperti itu siapa sebenarnya yang tidak konsisten menghendaki islah ?.
NU memiliki konstitusi dan tradisi. Jika benar benar ingin islah dan segera Muktamar tentu tidak boleh ada yang bergeser dari kesepakatan islah. Jika ada yang bergeser dan inkonsistensi, maka dia yang main main. Jika dalam konteks ini ada yang bermain main kok justru mendukungnya, terasa aneh dan ghorib.
Islah merupakan hal yang mahal, karenanya perlu dijaga bersama. Mari bersatu untuk terselenggaranya Muktamar 35.
(Mufid Rahmat Ketua Mustasyar MWC NU Boyolali)