Disinformasi dan Maraknya Hoax Medsos Pemicu Aksi Kerusuhan
SEMARANG[NuansaJateng] – Aksi unjukrasa yang terjadi Agustus lalu di Mapolda Jateng, para pengunjukrasa melakukan penyerangan terhadap fasilitas umum sehingga perlu dilakukan pengendalian massa.
Kabag Wasidik Direskrim Polda Jateng AKBP Prawoto mengatakan para perusuh aksi unjukrasa itu adalah mereka yang menyusup, memprovokasi agar terjadi kerusuhan.
“Saat demo pada akhir Agustus lalu di depan Mapolda Jateng adalah penyerangan yang membahayakan jiwa, barang dan prasarana umum. Oleh karena itu, Polisi saat itu harus melakukan tindakan terhadap pelaku dan penyerangan dalam demo,” ujarnya dalam diskusi publik yang mengusung tema “Demo Rusuh atau Perusuh Demo?”. di Selasar Gedung Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 9 Semarang, Kamis (9/10)
Diskusi terbuka yang di selenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT) bekerja sama dengan Bank Jateng itu, dipandu moderator jurnalis senior Ardiansyah Harjunantio. Selain menghadirkan nara sember Kabag Wasidik Direskrim Polda Jateng AKBP Prawoto, juga Aktivis Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Jawa Tengah Syifaul Arifin, Pengamat sosial Universitas Bhayangkara T Supriyadi dan pelajar SMA Kaliwungu Syerli yang menjadi saksi dalam kerusuhan.
AKBP Prawoto menambahkan, pentingnya peran koordinator lapangan (korlap) dalam mengendalikan massa.
“Korlap harus mampu memastikan jumlah peserta sesuai izin, mengantisipasi penyusup, dan mencegah anarki,” tuturnya.
Menurutnya, kerusuhan di Mapolda Jateng pada Agustus lalu muncul karena aksi damai ditunggangi perusuh. Bahkan beberapa pelaku sudah diamankan karena memicu kericuhan.
Senada Aktivis Mafindo Jawa Tengah Syifaul Arifin menuturkaan, perlunya pengawasan ketat terhadap penyebaran hoaks agar para demonstrasi terhasut hingga berujung rusuh.
Syifaul menilai disinformasi dan hoaks menjadi pemicu utama ledakan emosi massa dalam aksi demo Agustus lalu.
“Berita hoaks yang menunggangi kondisi sosial masyarakat membuat publik mudah tersulut, bahkan terhadap aparat keamanan,” ujarnya.
Penyebaran hoaks, tutur Syifaul, berdampak serius karena dapat menimbulkan kekerasan dan anarki serta mengganggu stabilitas keamanan.
Syifaul mengingatkan maraknya konten lama yang diunggah ulang dengan narasi baru, video palsu berbasis AI, dan unggahan provokatif yang memperkeruh situasi para aksi unjukrasa.
Mafindo pun mendorong masyarakat untuk mengedepankan demo damai, meningkatkan literasi digital, dan memperkuat koordinasi dengan aparat.
Sementara itu, Pengamat sosial Universitas Bhayangkara T Supriyadi mengatakan informasi di media sosial ikut memberikan andil memanasnya aksi unjukrasa.
Menurutnya, banyak informasi di media sosial sudah kebablasan, dimana semua informasi bisa tayang tanpa adanya chek and rechek.
“Kondisi itu sehingga berpotensi menimbulkan misinformasi, termasuk provokasi yang akhirnya mempengaruhi emosi massa dalam demo,” tuturnya.
Dia menilai media sosial sudah kebablasan karena banyak konten tanpa verifikasi.
“Banyak pelajar di bawah umur ikut demo karena terpengaruh konten media sosial yang memicu ledakan emosi massa,” ujarnya.
Pelajar SMA Kaliwungu Syerli yang menjadi saksi dalam kerusuhan yang terjadi Agustus lalu menuturkan, kritik terhadap pemerintah tetap penting, namun harus disampaikan dengan cara damai.
“Sekarang no viral no justice, tapi kritik sebaiknya lewat dialog,” tutur Syerli.