Pertamina Apresiasi Polda Jateng Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Bersubsidi
SEMARANG[NuansaJateng] – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengapresiasi langkah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Polda Jateng mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
Area Manager Communication, Relation, & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah M Subhan Amrullah mengatakan pengungkapan kasus tersebut menjadi bukti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam menjaga distribusi energi bersubsidi.
“Penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dapat mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari program subsidi pemerintah,” ujarnya, Jumat (13/11).
Menurutnya, upaya menjaga distribusi energi bersubsidi membutuhkan sinergi dan peran aktif seluruh pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, Pertamina, hingga masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Tengah dalam mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi,” tuturnya.
Dia menambahkan, subsidi energi merupakan bentuk dukungan Pemerintah untuk membantu masyarakat yang berhak. Karena itu, penyalurannya harus dijaga bersama agar tepat sasaran.
“Kami mendukung penuh upaya penegakan hukum karena penyalahgunaan subsidi pada akhirnya dapat merugikan negara sekaligus mengurangi hak masyarakat yang seharusnya menerima manfaatnya,” ujar Subhan.
Di tengah upaya pengawasan tersebut, Pertamina memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap dalam kondisi aman. Berdasarkan posisi stok terkini, ketahanan stok Pertalite mencapai 17,4 kali lipat dari konsumsi normal harian, Biosolar 10,3 kali lipat, dan LPG 3 kali lipat konsumsi normal harian.
Subhan menuturkan, Pertamina terus menjaga keandalan pasokan melalui pemantauan stok dan penyaluran secara berkala, serta memastikan distribusi energi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami memastikan pasokan BBM dan LPG di wilayah Jateng dan DIY tetap terjaga. Kami juga terus memperkuat pengawasan distribusi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan terkait, dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi dengan tenang dan menggunakan produk bersubsidi sesuai peruntukannya,” tutur Subhan.
Selain pengawasan internal, Pertamina terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait, termasuk mendukung proses hukum terhadap dugaan penyalahgunaan energi bersubsidi.
Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berjalan tepat sasaran, tepat volume, dan sesuai ketentuan Pemerintah.
“Hingga 31 Oktober 2026, tercatat sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur LPG telah diberikan sanksi,” ujar Subhan.
Dia menghimbau masyarakat, pelaku usaha, operator SPBU, agen, pangkalan LPG, serta seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku.
Apabila menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui saluran pengaduan resmi Pertamina, yakni Pertamina Call Center 135. (rs)
