Dishub Jateng Akan Fasilitasi Tuntutan Sopir Truk ke Pemerintah Pusat
SEMARANG[NuansaJateng] – Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapannya untuk meneruskan aspirasi para sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Independen (API) kepada Pemerintah Pusat.
Aksi yang digelar sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan Over Dimension Over Loading (ODOL) itu berlangsung di depan Kantor Dishub Jateng, Jalan Siliwangi, Senin (23/6).
Kepala Dishub Jateng Arief Djatmiko mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan akan segera dikirim ke Jakarta untuk menjadi perhatian pihak berwenang di tingkat pusat.
“Prinsipnya karena merupakan kewenangan pemerintah pusat kami terima tuntutan mereka. Ada 16 tuntutan dan akan kita kirim ke Jakarta agar mendapat perhatian dari pusat,” ujarnya.
Arief mengapresiasi penyampaian aspirasi secara damai oleh para sopir yang tergabung dalam API.
Dia menambahkan, aksi tersebut menunjukkan kepedulian terhadap kondisi di lapangan yang perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Karena ini menjadi pertimbangan pusat terkait dengan kondisi di lapangan supaya mereka tahu ada hal-hal yang terjadi di daerah belum menjadi pencermatan penyusuan regulasi,” tuturnya.
Arief menuturkan peran perusahaan dalam kasus pelanggaran ODOL. Menurutnya, tanggung jawab tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada sopir, sebab mereka bekerja berdasarkan instruksi dari perusahaannya.
“Sebetulnya perusahan juga bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi di lapanga. Kalau berbicara ODOL, ada kaitan dengan pengusaha, dan sopir ada kaitan sehingga mereka inginnya komprehensif penanganan tidak hanya sopir tapi selurub sektor,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Dishub Jateng juga akan mengintensifkan pengawasan terhadap truk-truk yang melintas.
Aktivasi kembali jembatan timbang menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kepatuhan aturan lalu lintas.
“Jembatan timbang ada BPTD 7 sudah diserahkan Pemprov kepada Pemerintah Pusat tahun 2017 dan kami sudah mengkonsolidasi agar bisa dicek kembali dan efektivitasnya. Kita nanti juga siapkan sosialisasi pemanfaatan jembatan timbang ini,” tuturnya.
Sementara, Ketua Umum API, Suroso, meminta Pemerintah Pusat untuk segera merespons belasan tuntutan yang telah disampaikan.
Menurutnya, pentingnya keterlibatan perusahaan dalam penyelesaian permasalahan ODOL dan mengingatkan potensi aksi lanjutan jika tidak ada tindak lanjut konkret.
“Respon perusahaan kita banyak yang tidak mengikuti perusahaan, kita ikut perusahaan yang kalangan menengah ke bawah. Jadi bilamana tidak segera direspon kita akan mogok nasional,” ujarnya.
Suroso menambahkan, persoalan pungutan liar yang kerap terjadi di lapangan. Dia mendesak aparat penegak hukum agar mengambil tindakan tegas terhadap praktik merugikan tersebut.
“Respon perusahaan kita banyak yang tidak mengikuti perusahaan, kita ikut perusahaan yang kalangan menengah ke bawah. Jadi bilamana tidak segera direspon kita akan mogok nasional,” tuturnya. (rs)