Nilai Investasi di Jawa Tengah Tembus Rp66,13 Triliun
SEMARANG[NuansaJateng] – Geliat investasi di Jawa Tengah terus menunjukkan tren postif. Hingga Triwulan III-2025 certatat nilai investasi di provinsi ini mencapai Rp66,13 triliun, atau 84,42% dari target tahunan.
Dari investasi senilai itu, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 326.462 orang.
“Angka ini menegaskan, Jawa Tengah mampu menjaga momentum ekonomi, meski dunia masih diliputi ketidakpastian global,” ujar Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dhoni Widianto saat acara Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, di Harris Sentraland Semarang, Selasa (21/10).
Dhoni mengatakan khusus pada Triwulan III terakhir, investasi yang masuk tercatat Rp20,55 triliun. Angka ini meningkat Rp2,61 triliun (14,455%), dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai sebesar Rp17,94 triliun.
Menurutnya, ada empat sektor yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Di ranking satu adalah industri pengolahan seperti, steel, alas kaki, makanan dan minuman. Kontribusinya mencapai 33% terhadap Produk Domestik Regional (PDRB) Jawa Tengah.
“Tentu kepada asosiasi pengusaha, bidang ini menjadi suatu yang menarik untuk digarap bersama-sama sehingga diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Sektor kedua adalah sektor perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan Semester I-2025 mencapai lebih dari 13% terhadap PDRB Jawa Tengah.
Pada sektor ketiga yakni pertanian. Pada semester I kontribusinya tercatat lebih dari 13% terhadap PDRB provinsi ini. Capaian itu selaras, dengan arah pembangunan Jateng 2026 sebagai lumbung pangan nasional.
Pada sektor keempat, tutur Dhoni, di bidang konstruksi, seperti jalan tol, jalan provinsi dan irigasi. Kontribusinya lebih dari 11% terhadap PDRB.
Dhoni menambahkan, untuk menjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jateng, diperlukan dukungan data. Pada 2026, BPS akan melakukan perbaruan data melalui sensus ekonomi.
“Artinya kami sepakat, segala sesuatu data itu menjadi akurat, apabila berbasis data. Bila tidak, maka berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh pemerintah,” ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih menuturkan, data dari hasil sensus ekonomi yang dilakukan sepuluh tahun sekali, menjadi acuan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan program ke depannya.
“Misalnya terkait jumlah UMKM, karakteristiknya seperti apa, usaha mikro kecil, menengah, besar. Semua akan terdata,” tuturnya. (rs)