562 Koperasi Desa Merah Putih di Jateng Sudah Beroperasi,
DENPASAR[NuansaJateng] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayahnya. Hingga kini, dari 8.523 kopreasi merah putih yang berbadan hukum, sebanyak 562 koperasi sudah beroperasi.
“Saat ini 562 koperasi sidah beroperasi. Mudah-mudahan nanti juga menjadi piloting (percontohan) untuk koperasi yang lainnya,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, usai mengikuti Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kantor Gubernur Bali, Jumat (8/8).
Dia mengatakan, rapat tersebut mendorong agar setiap provinsi membentuk dan berkomunikasi dengan satuan tugas (satgas) percepatan untuk operasional KDMP.
“Ini menjadi sesuatu yang strategis. Hari kami dapat berbagai informasi untuk percepatan operasional. Tadi juga dipertemukan dengan berbagai mitra, seperti ID Food, Pertamina, perbankan, dan Himbara. Termasuk langkah-langkah kerjasamanya,” tuturnya.
Sumarno menambahkan, dalam waktu dekat akan menindaklanjuti hasil rapat tersebut dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah, guna memastikan lagi percepatan operasional KDMP. Nanti juga akan dibahas mengenai modal, pelatihan pengurus, kerjasama berbagai pihak, komoditas apa yang harus dijual, dan lainnya.
“Jadi koperasi ini tidak hanya sekedar berdiri, akan tetapi nanti benar-benar bisa operasional sesuai dengan tujuan dibentuknya,” ujar Sumarno.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, melalui rapat tersebut ia ingin memastikan terbentuknya satgas percepatan operasional koperasi di seluruh provinsi.
“Karena ini kerja besar ya. Kalau dulu koperasi sendirian, sekarang dikerjakan oleh semua kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Gotong-royong, semua terlibat, termasuk BUMN. Jadi kita pastikan hari ini sudah terbentuk hampir 100% satgas baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” tuturnya.
Dari satgas itu, dia menargetkan, percepatan operasional KDMP pada bulan ini akan terbentuk 15.000 unit. Melalui satgas itu, dia meminta pendataan fasilitas infrastruktur di tiap desa/kelurahan yang bisa dimanfaatkan menjadi outlet koperasi, bahkan gudang penyimpanan barangnya.
“Cari apa yang bisa dimanfaatkan, apakah kantor desa, kantor kelurahan ataukah balai desa. Kalau memang tidak ada baru boleh membangun tempat baru,” ujarnya. (rs)