Sepanjang 2026 Bea Cukai Semarang Sita 6,1 Juta Batang Rokok Ilegal
SEMARANG[NuansaJateng] – Peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius di Kota Semarang, bahkan sepanjang 2026, Bea Cukai Semarang mencatat 79 kegiatan penindakan dengan barang bukti mencapai sekitar 6,1 juta batang rokok tanpa pita cukai resmi.
Dari hasil penindakan tersebut, petugas memperkirakan nilai barang mencapai Rp9,6 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tersebut mencapai sekitar Rp5,9 miliar.
Jutaan batang rokok ilegal hasil penindakan itu kemudian dimusnahkan melalui kolaborasi Bea Cukai Semarang bersama Pemerintah Kota Semarang dan aparat penegak hukum.
Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memutus mata rantai distribusi rokok ilegal sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan cukai.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi berbagai instansi. Kolaborasi tersebut melibatkan Bea Cukai, kepolisian, kejaksaan, imigrasi hingga Satpol PP.
Menurutnya, posisi geografis Semarang sebagai kota perlintasan membuat wilayah ini rawan menjadi jalur distribusi barang ilegal menuju berbagai daerah.
Bahkan, peredaran rokok ilegal tidak hanya menyasar konsumen di Kota Semarang, tetapi juga memanfaatkan wilayah tersebut sebagai jalur pengiriman antardaerah.
“Semarang ini menjadi titik perlintasan. Ternyata bukan hanya hal-hal yang menguntungkan yang melintas, tetapi juga barang ilegal, termasuk rokok yang diproduksi dari Jawa Timur dan hendak dikirim ke Jawa Barat,” ujarnya.
Agustina menambahkan, pemberantasan rokok ilegal juga bertujuan melindungi pelaku usaha kecil yang menjalankan bisnis sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sebab, keberadaan rokok ilegal menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Produk tanpa pita cukai dapat dijual dengan harga lebih murah karena produsennya tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai kepada negara.
“Pelaku usaha kecil yang patuh, membeli izin dan membayar cukai harus dilindungi. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan usaha,” tuturnya.
Agustina menjelaskan, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga berpotensi mengurangi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Padahal, pemerintah memanfaatkan DBHCHT untuk membiayai berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Program tersebut meliputi jaminan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan hingga pelatihan keterampilan bagi keluarga buruh pabrik rokok.
Karena itu, Agustina mendorong seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan penindakan agar peredaran rokok ilegal tidak semakin meluas.
Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Budi Prasetiyo mengungkapkan, pelaku peredaran rokok ilegal terus mengembangkan berbagai modus untuk mengelabui petugas.
Salah satu cara yang sering mereka gunakan yakni memanfaatkan kendaraan angkutan barang. Pelaku menyamarkan rokok ilegal di antara muatan lain agar petugas kesulitan mendeteksi keberadaannya.
Beberapa modus yang pernah petugas temukan di antaranya menyembunyikan rokok di dalam tangki kendaraan, mencampurnya dengan muatan ikan asin, hingga menggabungkannya dengan barang konstruksi dan besi.
Selain memanfaatkan jalur transportasi darat, pelaku juga menggunakan sistem pengiriman berbasis daring atau online untuk mendistribusikan rokok ilegal.
“Pengirimannya juga sudah melalui jalur online. Karena itu, kami bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus bersinergi untuk mengurangi peredaran rokok ilegal,” ujar Budi.
Melalui serangkaian penindakan dan pemusnahan barang bukti, Bea Cukai Semarang bersama Pemkot Semarang berharap dapat menekan peredaran rokok ilegal. (rs)
