Penerimaan Pajak DJP Jateng I Capai Sebesar Rp36,19 Triliun

SEMARANG[NuansaJateng] – Hingga Periode November 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I mencatat, penerimaan pajak di wilayahnya telah mencapai Rp36,19 triliun. Jumlah tersebut 85,11% dari target yang dipatok tahun ini sebesar Rp42,5 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Nurbaeti Munawaroh mengatakan total penerimaan pajak tersebut terdiri dari PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan BPHTB serta pajak lainnya. Namun, secara keseluruhan penerimaan per jenis pajak masih didominasi PPN dan PPnBM serta
PPh Non Migas.

“Pencapaian penerimaan pajak ini setidaknya masih tumbuh 12,67% dari pencapaian periode sama di tahun lalu,” ujarnya, dalam acara Riung Media, Senin (2/12).

Menurutnya, jenis pajak yang paling mendominasi tinggi pertumbuhannya adalah PPh Migas, disusul dengan PBB dan BPHTB. Adapun pada sektor usaha, penyumbang penerimaan pajak terbesar masih didominasi Industri Pengolahan, dengan total kontribusi sebesar 47,90% atau sejumlah Rp 17,14 triliun.

“Sedangkan sektor dengan pertumbuhan penerimaan pajak tertinggi dicapai oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang tumbuh hingga 19,00%,” tuturnya.

Dia enambahkan, untuk capaian kepatuhan formil penyampaian SPT Tahunan 2024, Kanwil DJP Jawa Tengah I berhasil mencatatkan realisasi hingga 107,65% atau 873.349 SPT dari target yang ditetapkan yaitu sejumlah 720.880 SPT

Capaian realisasi tertinggi pada KPP diraih oleh KPP Pratama Semarang Timur, dengan realisasi kepatuhan hingga 120,13%, disusul oleh KPP Madya Semarang sebesar 119,76% dan KPP Pratama Semarang Selatan sebesar 119,35%.

“Kepatuhan yang tinggi ini tidak lepas dari peran semua pihak yang telah ikut mensukseskan gelaran SPT Tahunan pada awal tahun,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk kinerja penegakan hukum baik pemeriksaan, penyidikan hingga penagihan, per November 2024 Kanwil DJP Jawa Tengah I berhasil mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp865,7 miliar yang terdiri dari pemeriksaan pajak sejumlah Rp608,1 miliar dan penagihan pajak sebesar Rp257,6 miliar.

“Jadi teman-teman saya tekankan untuk menggencarkan tentang integritas terutama terkait sistem manajemen anti penyuapan yang terdiri dari No Bribery, No Gift, No Kickback dan No Luxurious Hospitality sehingga nanti pegawai kami dapat bekerja dengan penuh integritas,” tuturnya.

Diharapkan dengan adanya capaian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya untuk wilayah Jawa Tengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *