Polda Jateng Ungkap 59 Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG 3 Kg Bersubsidi

SEMARANG[NuansaJateng] – Selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026, Polda Jateng dan jajaran mengungkap 59 tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG 3 kg bersubsidi serta ilegal mining dengan meringkus 79 tersangka.

Estimasi nilai kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dalam penyalahgunaan BBM dan LPG 3 kg bersubsidi serta ilegal mining tersebut mencapai Rp50.078.766.928.

Hal ini disampaikan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi serta pertambangan minerba di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Jumat (13/11).

Dari keseluruhan pengungkapan tersebut, 46 perkara merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan 61 tersangka.

Pengungkapan dilakukan di puluhan wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan mengamankan 67 unit kendaraan roda empat dan roda enam serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite.

Kapolda mengatakan modus yang ditemukan di antaranya membeli BBM bersubsidi secara berulang di sejumlah SPBU untuk ditampung dan dijual kembali, memodifikasi tangki kendaraan untuk memperbesar kapasitas penampungan.

Selain juga menggunakan QR code atau nomor polisi kendaraan berbeda untuk melakukan pembelian berulang, serta menyedot BBM dari tangki kendaraan untuk dipindahkan ke jeriken, drum maupun tempat penampungan.

Selain itu, ditemukan pula penyalahgunaan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk kepentingan penjualan kembali, termasuk penimbunan, pengangkutan dan pencampuran BBM bersubsidi dengan minyak olahan untuk memperoleh keuntungan.

“Penyalahgunaan BBM bersubsidi sangat merugikan masyarakat yang seyogianya untuk kepentingan konsumen, dalam hal ini masyarakat, tetapi disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi,” ujar Kapolda.

Sementara dalam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi Polisi berhasil mengungkap 6 perkara dan mengamankan 10 tersangka. Polisi menyita 1.163 tabung LPG berbagai ukuran serta sejumlah kendaraan yang digunakan dalam aktivitas tersebut.

Modus yang ditemukan di antaranya memindahkan isi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram maupun 50 kilogram menggunakan perangkat yang telah dimodifikasi, kemudian menjualnya kembali sebagai LPG nonsubsidi untuk memperoleh keuntungan dari selisih harga.

Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar.

Pada kasus Ilegal Mining, Polda Jateng dan Polres jajaran juga berhasil mengungkap 7 perkara dan mengamankan 8 tersangka.

Dari pengungkapan yang dilakukan di wilayah Sukoharjo, Semarang, Jepara, Cilacap dan Kendal tersebut petugas turut mengamankan 14 dump truck dan 10 alat berat.

Kapolda menyebut, aktivitas pertambangan ilegal tersebut antara lain dilakukan dengan menambang tanah uruk, pasir, batu dan batu belah tanpa izin yang sah, termasuk tetap melakukan kegiatan penambangan setelah masa berlaku izin operasi produksi berakhir.

Para pelaku menggunakan alat berat untuk menggali material, kemudian mengangkut dan menjual hasil tambang menggunakan kendaraan dump truk. Dalam beberapa kasus, aktivitas penambangan dilakukan pada malam hari menggunakan alat berat dan dilanjutkan secara manual pada siang hari untuk menghindari pengawasan.

Para tersangka dijerat dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Sementara,  Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Gustiar Widodo menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah Polda Jateng dalam mengungkap penyalahgunaan energi bersubsidi.

Pihaknya secara konsisten akan terus melakukan pemantauan transaksi BBM di SPBU. Setiap transaksi berdasarkan nomor polisi kendaraan tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri apabila ditemukan pola pembelian yang tidak sesuai ketentuan.

“Mengajak masyarakat untuk turut melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi kepada aparat penegak hukum maupun Pertamina melalui saluran pengaduan resmi,” tuturnya. (rs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *