Penghapusan Diskon PKB, Gubernur Jateng Perintahkan Kajian Ulang
SEMARANG[NuansaJateng] – Ramainya keluhan warga Jawa Tengah soal isu kenaikan dan hilangnya diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2026 langsung mendapat respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.
Gubernur Jateng memerintahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengkaji ulang kebijakan pencabutan diskon PKB demi kepentingan masyarakat.
Kepala Bapenda Jateng Muhammad Masrofi mengakui adanya atensi khusus dari gubernur terkait polemik PKB 2026.
Dia mengatakan pembahasan kebijakan diskon pajak kendaraan bermotor masih berlangsung di internal pemerintah daerah.
Masrofi menambahkan, tidak ada kenaikan tarif PKB pada 2026 dibandingkan 2025.
Menurutnya, kesalahpahaman muncul karena sepanjang 2025 Pemprov Jateng memberikan dua bentuk keringanan pajak sehingga masyarakat tidak merasakan kenaikan tarif sesuai regulasi.
Menurutnya, Pemprov Jateng menerapkan Diskon PKB Merah Putih pada Januari–Maret 2025.
Kebijakan tersebut membuat kenaikan pajak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak terasa oleh wajib pajak.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menggulirkan kebijakan pemutihan PKB pada April–Juni 2025.
Program ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa pajak kendaraan tidak mengalami perubahan nominal. Nominal PKB 2026 merupakan tarif reguler tanpa diskon.
Perbedaan jumlah pembayaran menimbulkan keterkejutan karena masyarakat terbiasa menerima keringanan pada tahun sebelumnya.
Terkait peluang pemberian diskon PKB 2026, Masrofi menekankan perlunya kajian mendalam karena PKB menyumbang Pendapatan Asli Daerah.
Di sisi lain, Pemprov Jateng menghadapi pemotongan dana transfer pusat Rp1,5 triliun sehingga pemerintah daerah harus menjaga kekuatan APBD untuk pembiayaan pembangunan. (rs)