Efisiensi Anggaran Harus Prioritaskan Pembangunan Untuk Kepentingan Masyarakat
SEMARANG[NuansaJateng] – Efisiensi anggaran pemerintah menjadi isu strategis dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan keterbatasan sumber daya, pemerintah dituntut untuk mengelola anggaran secara optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi anggaran bukan hanya sebatas penghematan belanja, tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan yang berorientasi pada dampak nyata, terutama terhadap ekonomi mikro yang melibatkan usaha kecil dan menengah (UKM), pekerja informal, serta rumah tangga berpendapatan rendah.
Dalam konteks ekonomi nasional, efisiensi anggaran bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal.
Anggaran yang efisien memungkinkan pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan dana ke sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan bantuan sosial. Tanpa efisiensi, anggaran dapat terkuras oleh belanja yang tidak produktif, birokrasi yang berbelit, serta program-program yang tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman SE MM) mengatakan kebijakan fiskal yang baik bukan hanya tentang jumlah pengeluaran, tetapi juga tentang bagaimana pengeluaran tersebut dapat menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dalam hal ini, efisiensi anggaran berperan penting dalam memastikan bahwa investasi pemerintah memiliki dampak ganda terhadap perekonomian, terutama di sektor mikro.
Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, melaksanakan efisiensi anggaran dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Menurutnya, sesuai amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025, efisiensi belanja dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas, sewa hotel, alat tulis kantor dan cenderamata. Juga menghilangkan kegiatan yang tidak skala prioritas.
Meksi berdampak pada sektor perhotelan yang berkurang digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah, namun masih tetap ada kegiatan yang semula menyewa ruang cukup besar sepert Ball Room, kini diperkecil ruangan yang disewa.
Dia menyatakan sangat mendukung progam Pemkot Semarang sesuai janji yang dikampanyekan wali kota dan kini  memulai arah baru pembangunan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Penengah Daerah (RPJMD) 2025-2026.
Komitmen Pemkot Semarang untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, penguatan lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai pondasi utama petumbuhan kota lima tahun ke depan.
Namun, di tengah efiensi anggaran pembangunan dibidang pendidikan dan kesehatan juga harus diprioritaskan, mengingat pelaksanaannya akan menyentuh dan bermanfaat bagi masyarakat luas yang kini sangat membutuhkan.
Dia mengharapkan efisiensi yang dilakukan tahun ini dapat memberikan ruang yang besar untuk meningkatkan program prioritas Pemkot Semarang serta program pemerintah pusat yang harus terus didukung dan dilaksanakan.
“Artinya kegiatan yang dilaksanakan terkait efisiensi di tahun ini, diharapkan bisa memberi ruang yang besar untuk meningkatkan program prioritas pemerintah kota yang harus dilaksanakan, demikian juga dengan program pemerintah pusat yang juga harus kita laksanakan,” ujar Pilus panggilan akrab Kadarlusman dalam dialog Prime Topic yang mengusung tema ‘Mengoptimalkan Efisiensi Anggaran Tahun 2025’.yang di gelar di Lobby Quest Hotel Semarang, Kamis (17/7).
Dialog yang dipandu oleh moderator Dendi Ganda, selain menghadirkan nara sumber Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman, juga Sekretaris Bappeda Kota Semarang M Luthfi Eko Nugroho dan Sustainable Development Goals (SDGs) Center Undip Prof Bulan Prabawani SSos MM PhD.
Pilus berharap pembangunan Kota Semarang ke depan benar-benar inklusif, menjamin hak difabel dan membuka ruang partisipasi yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Senada Sekretaris Bappeda Kota Semarang M Luthfi Eko Nugroho menuturkan di Pemerintah Kota Semarang upaya melakukan efiensi anggaran yakni kegiatan-kegiatan operasional yang tidak mendesak sementara ditunda atau dikurangi, termasuk belanja modal.
Menurutnya, efiensi anggaran tersebut tetap dapat dialokasikan fokus untuk program yang dibutuhkan masyarakat luas, termasuk layanan kesehatan 24 jam.
“Contohnya saat ini ada alokasi dana operasional RT /RW, sekolah gratis dan tak ketinggalan perluasan program UHC yang setiap bulannya terus mengalami peningkatan,” tutur Moh Luthfi.
Sementara itu, Sustainable Development Goals (SDGs) Center Undip Prof Bulan Prabawani SSos MM PhD menyarankan semangat efisiensi anggaran ini agar benar – benar dapat dirasakan masyarakat.
“Efisiensi jangan dianggap sebuah momok. Syaratnya ya harus tepat sasaran. Jangan atas nama efisiensi lalu kemudian tidak ada pengawasan di dalamnya,” ujarnya.