Pemprov Jateng Siap Kucurkan Bantuan Keuangan Desa Rp1,2 Triliun
SEMARANG[NuansaJateng] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap menyalurkan bantuan keuangan desa sebesar Rp1,2 triliun pada 2025. Anggaran itu rencanya akan dialokasikan untuk 8.593 titik.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan sebagai upaya mengantisipasi penyimpangan penggunaan dana desa, pihaknya menggandeng aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum (APH) untuk mengawasinya.
“Ini sebagai upaya pencegahan, agar dana desa atau pembangunan desa tidak terjadi penyimpangan,” ujar Luthfi usai rapat koordinasi bersama perwakilan APIP dan APH di kantornya di Semarang, Selasa (8/4).
Upaya yang lain, lanjutnya, juga dibentuk pos aduan di masing-masing kabupaten. Hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi aduan-aduan liar yang sifatnya menyesatkan. Dia berharap, baik APIP maupun APH bisa maksimal mengawal pemerintah desa.
Luthfi menambahkan, bantuan keuangan yang dialokasikan untuk pemerintah desa di Jateng tersebut akan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur. Mulai dari infrastruktur penopang swasembada pangan, baik tersier maupun sekunder, jalan desa yang menghubungkan sabuk-sabuk perekonomian desa, dan lainnya.
“Saya himbau seluruh kepala desa untuk tidak takut melakukan eksplorasi pembangunan di desa, karena sudah didampingi oleh kita semua,” tutur Luthfi.
Namun demikian, Luthfi mengingatkan kepada kepala desa dan perangkat desa agar mengelola dana tersebut dengan baik. Aparat desa dilarang untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan, karena dana tersebut dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harus di-manage (kelola) dengan baik. Prinsipnya desa menjadi ujung tombak dalam pembangunan wilayah,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya juga mengingatkan kepada sejumlah elemen agar tidak mengggangu program-program pembangunan desa.