Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas Keuangan Ilegal
JAKARTA[NuansaJateng] – Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.
Berbagai modus digunakan, mulai dari investasi dengan skema penyetoran deposit, pengerjaan tugas, perdagangan saham, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, sejumlah entitas tersebut diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk meyakinkan masyarakat. Penawaran investasi juga dilakukan dengan iming-iming keuntungan tinggi melalui skema perekrutan anggota baru.
Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto menghimbau masyarakat agar selalu waspada terhadap tawaran investasi atau kegiatan keuangan yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tidak logis. Terlebih apabila penawaran tersebut mencatut nama atau logo OJK, kementerian, lembaga, perusahaan, maupun tokoh publik.
Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan sebelum menyetorkan dana.
Dari hasil penelusuran, sebanyak 10 entitas diduga melakukan penipuan dengan modus pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. Entitas tersebut menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.
Kesepuluh entitas itu menawarkan investasi penyewaan komputasi melalui skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, hingga perekrutan anggota baru. Berdasarkan hasil verifikasi, seluruhnya tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin dari OJK.
Selain itu, entitas tersebut tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital RI.
Entitas lainnya, Zahra Berkah, diduga menawarkan investasi dengan skema penyetoran deposit dan menjanjikan keuntungan hingga 80% dalam waktu 30 hari. Dana masyarakat diklaim digunakan untuk berbagai usaha, mulai dari penjualan pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, hingga penyaluran pinjaman kepada masyarakat.
Dalam penawarannya, Zahra Berkah juga mengklaim telah berizin dan terdaftar di OJK serta menampilkan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari OJK.
Modus serupa dilakukan Singapore Bhinneka Capital (SBC) melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema deposit dan member get member. Entitas ini menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut serta menawarkan keuntungan berbasis tim.
SBC juga mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi OJK. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki izin OJK maupun perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi dan situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE.
Sementara itu, MAERA menawarkan investasi dengan skema deposit dan pengerjaan tugas, seperti menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film untuk memperoleh pendapatan harian. Meski mengklaim berbadan hukum sebagai PT MAERA Movie Indonesia, hasil verifikasi menyatakan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum maupun izin yang diperlukan di Indonesia.
Satgas PASTI juga menemukan penawaran investasi pada instrumen keuangan dan aset yang diduga ilegal. Dua entitas yang masuk dalam kelompok ini adalah OneTwoMarkets dan Brevondale.
OneTwoMarkets menawarkan investasi pada valuta asing (forex), komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas tersebut mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang berizin di Afrika Selatan serta mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional.
Dalam promosinya, OneTwoMarkets diduga memanfaatkan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat. Padahal, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK untuk menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi, penasihat investasi, perusahaan layanan Adapun Brevondale diduga menawarkan investasi saham dengan mengklaim sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat. Dalam penawarannya, entitas tersebut mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta mengaku melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia.
Hasil klarifikasi menunjukkan Brevondale tidak memiliki izin OJK dan menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM. Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE.
Modus pencatutan identitas perusahaan juga ditemukan pada impersonasi Guotai Haitong. Entitas tersebut diduga menawarkan pendanaan investasi pada aset properti dengan menggunakan identitas Guotai Haitong Securities Co Ltd, perusahaan sekuritas yang telah berizin di China.
Dalam penawarannya, entitas tersebut turut mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun, hasil verifikasi menunjukkan entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari OJK.
Sebagai tindak lanjut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan seluruh entitas tersebut dan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi maupun tautan situs web terkait. Satgas juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat. Apabila menemukan indikasi penawaran investasi ilegal atau pinjaman online ilegal, laporan dapat disampaikan melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, maupun email konsumen@ojk.go.id.
Sementara itu, korban penipuan transaksi keuangan dapat melaporkan kejadian melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Pelaporan tersebut diperlukan untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku secara cepat. (rs)