BI dan TPID Jateng Perkuat Rantai Pasok Pangan Melalui SIGAP 2026
MAGELANG[NuansaJateng] – Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar High Level Meeting (HLM) TPID dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 pada 5–7 November 2026 di Kabupaten Magelang.
Kegiatan tersebut, bertujuan untuk menekan inflasi menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru), menjaga keterjangkauan harga bahan pokok, serta memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir.memperingati Hari Pangan Sedunia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, mengatakan pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Menurutnya, dalam jangka pendek, upaya diarahkan untuk menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi.
“Sementara itu, penguatan produktivitas, pengaturan pola tanam dan produksi, pengelolaan stok, serta kerja sama antardaerah menjadi perhatian dalam jangka menengah dan panjang,” ujarnya.
Bank Indonesia, lanjutnya, turut mendukung penguatan sektor pangan melalui fasilitasi antara lain revitalisasi Rice Milling Unit (RMU), greenhouse, rumah burung hantu (rubuha), mobil pangan, irigasi dan pipanisasi, serta sumur dan pompa.
“Secara keseluruhan, dukungan fasilitasi yang tercatat mencapai 1.282 unit/paket. Dukungan tersebut dilengkapi peningkatan kapasitas petani dan TPID serta fasilitasi kemitraan antara produsen, pembeli, dan lembaga keuangan,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut HLM, TPID Provinsi bersama TPID dari 35 kabupaten/kota akan mengikuti rapat koordinasi untuk menyelaraskan program pengendalian inflasi daerah, khususnya dalam menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan yang terintegrasi, pemantauan harga dan pasokan, serta optimalisasi BUMD sebagai pembeli hasil produksi (offtaker).
“Pemprov Jateng mendorong penguatan kerja sama antardaerah (KAD) untuk menghubungkan wilayah surplus dan defisit pangan sehingga distribusi lebih terencana dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III pada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Fauzan Hasan menyatakan pentingnya konsistensi koordinasi pengendalian inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan, mulai dari gangguan rantai pasok dan biaya produksi hingga perubahan iklim.
Menurutnya, inflasi Jawa Tengah pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,99 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen (yoy).
“Penguatan produktivitas, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga pangan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga,” tuturnya. (rs)