DPRD Jateng: Hadapi Ketidakpastian Geopolitik, Perlu Langkah Diversifikasi Ekonomi
SEMARANG[NuansaJateng] – Ketahanan ekonomi Jateng merupakan fondasi penting dalam menghadapi berbagai dinamika global maupun domestik, seperti fluktuasi harga kebutuhan pangan, becana alam hingga ketidakpastian geopolitik.
Sebagi daerah yang sangat bergantung pada sektor industri, pertanian dan pariwisata kini Jawa Tengah menghadapi tantangan struktural dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonominya.
“Maka, menjaga ketahanan ekonomi Jawa Tengah tidak hanya soal mempertahankan pertumbuhan, tetapi juga tentang bagaimana membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan,” ujar Anggota DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono dalam Diskusi Interaktif yang digelar Forum Wartawan Provinsi dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT) bersama DPRD Jateng dan Bank Jateng, Rabu (16/7).
Dialog yang mengusung tema ‘Ketahanan Ekonomi Jawa Tengah di Masa “Sableng”, di Gedung Merah Putih, Kompleks Pemprov Jateng itu, selain menghadirkan nara sumber Anggota DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono, juga Ketum BPD HIPMI Jateng Teddy Agung Tirtayafi, Ketum TPPD Jateng Zulkifli Gayo dan Akademisi Undip Semarang Prof Akhmad Syakir Kurni dengan moderator Doni Asyar.
Fery mengatakan hingga kini geopolitik dunia masih berlangsung dinamis dan efeknya semakin meluas kemana-mana, Indonesia sebagai bagian dari dunia secara otomatis akan terkena dampak dari goncangan itu.
Menurutnya Amerika Serikat yang saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang berat tentu tidak mau menghadapi problem ini sendirian dengan membagi tekanan itu bersama -sama negara lain.
Fery menambahkan, agar beban tekanan itu menyebar ke negara lain Amerika menaikkan pajak impor atas berbagai komoditas yang masuk ke negeri paman Sam itu.
“Kebijakan itu tentu berdampak kepada para eksportir yang memasukan komoditasnya ke Amerika,” tuturnya.
Eksportir Indonesia, lanjutnya, suka tidak suka atau mau tidak mau harus menanggung beban kebaikan pajak itu, karena itu agar tetap eksis dan bertahan aktifitas bisnisnya harus memiliki strategi, salah satunya adalah membuka pasar baru, tentu ini tidak mudah.
Fery menuturkan, perlu langkah diversifikasi ekonomi. Ketergantungan berlebihan terhadap satu sektor menyebabkan kerentanan ketika sektor tersebut terguncang. Oleh karena itu, sektor pertanian, kelautan, ekonomi kreatif, digitalisasi UMKM, serta industri berbasis budaya lokal perlu dikembangkan lebih agresif.
Selain itu, terus mendorong digitalisasi dan inovasi. Digitalisasi menjadi pendorong resilien ekonomi daerah dan penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci ketahanan jangka panjang.
Dalam diskusi yang didukung Bank Jateng itu, Fery menambahkan, pemerintah harus melakukan intervensi dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan daerah yang selama ini terpusat di kawasan Pantai Utara (Pantura). Kawasan Jateng di bagian selatan perlu didorong, sehingga pusat pertumbuhan daerah semakin merata.
Bahkan, tutur Fery, peningkatan investasi yang berkelanjutan, Jawa Tengah perlu menarik investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan budaya. Hal ini penting agar pembangunan ekonomi sejalan dengan pelestarian alam dan kearifan lokal, menjaga citra Jawa Tengah sebagai daerah potensial untuk industry di berabagi bidang.
Ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I-2025 tumbuh sebesar 4,96% (yoy), angka yang stabil dibandingkan Triwulan sebelumnya dan masih berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 4,87% (yoy).
Pertumbuhan tersebut masih di bawah rata-rata kawasan Pulau Jawa yang mencapai 4,99% (yoy), namun mencerminkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi perlambatan ekonomi global dan normalisasi aktivitas pasca tahun politik.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jateng, Zulkifli Gayo menuturkan, membangun Jateng tidak bisa sendiri, tetapi harus menggandeng seluruh stakeholder.
Misalnya yang telah dilakukan bersama dunia akademik, melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, seperti penanganan stunting dan lainnya.
Selain itu, penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif juga harus terus dilakukan mengingat keduanya menjadi potensi terbesar bagi perekonomian Jawa Tengah.
Bahkan urgensi menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi kondisi global yang penuh gejolak sangar diperlukan.
“Kita hidup di masa ‘sableng’, situasi global yang tak menentu. Maka, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Harus ada transformasi menyeluruh, dari tata kelola hingga ekosistem sosial dan lingkungan,” ujar Zulkifli.
Menurutnya, tiga arah transformasi utama yang diusung adalah Jateng Sigap (tata kelola adaptif), Jateng Makmur (penguatan sektor ekonomi unggulan), dan Jateng Nyaman (transformasi sosial).
Target hingga 2029 di antaranya mencakup pertumbuhan ekonomi 7–8%, penurunan kemiskinan menjadi 7,13%, serta peningkatan PDRB per kapita hingga Rp78,4 juta.
Senada Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Tengah Teddy Agung Tirtayadi mengatakan kondisi ekonomi daerah yang dinilainya tengah berada di fase penuh tantangan, termamsuk Jawa Tengah.
Teddy menambahkan, istilah “sableng” adalah metafora dari situasi ekonomi yang tidak stabil dan membuat banyak pelaku usaha lokal kesulitan bertahan. Bahkan efek pandemi yang lalu masih terasa hingga saat ini, terutama dalam bentuk tekanan finansial, rendahnya daya beli masyarakat, dan menurunnya omzet usaha.
“Dampaknya memang tidak langsung saat pandemi. Tapi seperti habis bertinju di atas ring, rasa sakitnya justru baru muncul setelah turun dari ring. Dan itu yang sedang kita rasakan sekarang,” tuturnya.
Sementara itu, Akhmad Syakir Kurnia, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, menyampaikan pembangunan Jawa Tengah harus dilandasi oleh ketahanan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi itu seperti berlari. Tapi seberapa kuat kita berlari, dan apakah kita punya ‘mesin’ yang cukup untuk melakukannya terus-menerus?” ujarnya.
Kurnia menekankan tiga kapasitas utama ketahanan ekonomi: menyerap guncangan (shock absorbing), beradaptasi, dan mentransformasi struktur ekonomi. Ia menyoroti isu struktural seperti serapan anggaran yang rendah – pada September 2024, serapan belanja modal Jateng hanya 37,17%.
“Ini bukan soal anggaran lebih, tapi lemahnya eksekusi. Surplus APBD justru menunjukkan belum optimalnya pembangunan,” tuturnya.