Perekonomian Jateng Tetap Tumbuh Di Tengah Ketidakpastian Global
SEMARANG[NuansaJateng] – Perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja yang resilien, di tengah ketidakpastian perekonomian global yang masih berlanjut.
Hal ini tercermin pada Triwulan I-2026, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,84% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61% (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M Noor Nugroho mengatakan kinerja tersebut ditopang oleh tetap kuatnya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya investasi.
Di sisi lain, lanjutnya, inflasi Jawa Tengah pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,85% (yoy), tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% dan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,08% (yoy).
“Kinerja tersebut didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha, perbankan, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan di Jawa Tengah dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya saat Media Briefing di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/6).
Dalam mendukung pengendalian inflasi daerah, M Noor Nugroho menambahkan, pihaknya bersama TPID terus memperkuat implementasi strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
“Berbagai program strategis terus diperkuat, antara lain penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 35 kabupaten/kota dan GPM Mandiri di 32 kabupaten/kota, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), optimalisasi Jateng Agro Berdikari (JTAB) sebagai offtaker, serta pengembangan outlet pangan,” tuturnya.
Dari sisi hulu, lanjutnya, Bank Indonesia turut mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi biosaline dan biochar, pengembangan kelompok unggulan komoditas pangan strategis, hingga dukungan terhadap program swasembada bawang putih di Kabupaten Magelang.
Sejalan dengan bauran kebijakan Bank Indonesia yang diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor UMKM terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar.
Hingga Juni 2026, KPwBI Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi berbagai Business Matching pembiayaan pada berbagai event (sosialisasi BISAID, CJFACE, dan lainnya) sehingga berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 9,47 miliar. Sementara itu, fasilitasi partisipasi UMKM pada berbagai pameran nasional maupun internasional, di antaranya UMKM Grande, JIF-BW, PADI, IFEX, dan CJFACE, menghasilkan potensi transaksi sebesar Rp23,4 miliar.
Upaya tersebut diharapkan semakin memperkuat daya saing UMKM Jawa Tengah sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
Di bidang sistem pembayaran, digitalisasi transaksi di Jawa Tengah terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 8,72 juta pengguna dengan 4,65 juta merchant.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat aspek pelindungan konsumen melalui edukasi, pengawasan, dan koordinasi bersama OJK, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, serta anggota SATGAS PASTI dalam mencegah berbagai aktivitas keuangan ilegal, termasuk penyalahgunaan sistem pembayaran.
Edukasi pelindungan konsumen juga terus diperluas melalui Klinik Pelindungan Konsumen yang menyasar masyarakat, mahasiswa, serta pelaku UMKM.
Di sisi lain, Bank Indonesia juga terus memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar, termasuk melalui layanan kas di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Karimunjawa.
Bank Indonesia juga terus memperkuat transparansi dan komunikasi kebijakan kepada masyarakat melalui berbagai program literasi kebanksentralan seperti BI Mengajar, kuliah umum di perguruan tinggi, kunjungan sekolah, serta pemanfaatan berbagai kanal media sosial yang terbuka bagi masyarakat menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman publik mengenai tugas dan fungsi Bank Indonesia.
Diseminasi kebijakan juga dilakukan secara berkala melalui berbagai forum koordinasi bersama Pemerintah Daerah, OJK, Kementerian Keuangan, DJPb, BMPD, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ke depan, tutur M Nugroho, pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, mendorong transformasi ekonomi daerah, memperluas digitalisasi sistem pembayaran, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan literasi ekonomi masyarakat.
“Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” tuturnya. (rs)